LensaDaily – Potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau diperkirakan meningkat pada akhir Agustus ini. Untuk mengantisipasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) kembali menggelar Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sejak 24 hingga 31 Agustus 2025.Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan, langkah cepat ini perlu diambil karena sebagian besar wilayah Riau diprediksi masuk kategori bahaya tinggi hingga sangat tinggi pada 26–28 Agustus.“OMC menjadi salah satu instrumen paling efektif dalam mencegah karhutla semakin meluas. Dengan memanfaatkan potensi awan hujan, kita berupaya menekan risiko kebakaran sekaligus menjaga kebasahan lahan,” ujarnya di Pekanbaru, Senin (25/8).Ancaman Karhutla Masih AdaBMKG mencatat puncak musim kemarau di Riau mayoritas terjadi pada Juni–Juli, kecuali di Indragiri Hilir yang baru mengalaminya bulan ini. Curah hujan di dasarian III Agustus masih rendah, hanya sekitar 20–50 mm. Kondisi diperkirakan mulai membaik pada September dengan intensitas hujan mencapai 50–75 mm per dasarian.Meski ada peluang hujan, BMKG mengingatkan risiko karhutla tetap tinggi. Analisis atmosfer menunjukkan gelombang Rossby Ekuator yang aktif di Sumatera serta suhu muka laut hangat di Selat Malaka memang berpotensi membentuk awan hujan. Namun, atmosfer yang kering masih bisa memicu kebakaran.Data Satelit: Ribuan Titik PanasHasil pantauan satelit Himawari-9 pada 24 Agustus pukul 16.00 WIB mendeteksi asap di Kalimantan Barat. Di hari yang sama, terpantau 1.003 titik panas di Indonesia, dengan 675 titik berada di Kalimantan. Untuk Sumatera, termasuk Riau, ada 38 titik panas dengan tingkat kepercayaan rendah dan satu titik dengan tingkat kepercayaan tinggi.Dwikorita menegaskan OMC mampu menekan laju kebakaran. Pada 19 Juli lalu, Riau sempat mencatat 173 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi. Namun setelah operasi hujan buatan dilakukan, jumlahnya turun drastis hingga nol titik panas pada 28 Juli.“Selama pelaksanaan OMC 10–19 Agustus lalu, wilayah rawan karhutla di Riau berhasil dijaga tetap aman dengan catatan zero hotspot. Ini bukti nyata peran teknologi dalam mitigasi bencana,” katanya.Sumbangan Air HujanSecara nasional, operasi modifikasi cuaca yang digelar sejak Juli hingga Agustus di sejumlah daerah rawan karhutla menghasilkan tingkat keberhasilan 85–100 persen. Hujan buatan tersebut menyumbang lebih dari 586 juta meter kubik air untuk membasahi lahan dan menjaga kelembaban tanah.BMKG pun mengingatkan masyarakat agar tidak lengah. Aktivitas yang bisa memicu api, seperti membuka lahan dengan membakar atau membuang puntung rokok sembarangan, sangat berisiko memperburuk kondisi.“Perlu gotong royong semua pihak. OMC bukan satu-satunya solusi. Dukungan masyarakat untuk menjaga lingkungan dari api adalah benteng utama pencegahan karhutla,” tegas Dwikorita.Reporter : Mulyadi Muis

LensaDaily - Kawanan lumba-lumba berjumlah 8 ekor terdampar di perairan Asahan Desa Silou Baru, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kejadian ini direkam oleh seorang nelayan dan viral di media sosial.Delapan ekor lumba-lumba itu masuk dan terdampar di kawasan budidaya kerang laut di perairan tersebut. Dalam rekaman video tersebut terlihat jika kondisi laut saat itu tengah surut, sehingga nelayan yang merekam tidak bisa menarik hewan yang dilindungi itu ke tengah laut."Delapan ekor lumba-lumba terdampar di Silou Laut Asahan," tulis dalam akun Facebook @topik sumut dikutip Kamis 14 Juli 2025.Atas video viral terdampar lumba-lumba tersebut, petugas Balai Besar KSDA Sumatera Utara melalui Seksi Konservasi Wilayah III Kisaran, Bidang KSDA Wilayah II Pematangsiantar melakukan koordinasi ke Dinas Perikanan Kabupaten Asahan."Adapun jumlah lumba-lumba, yang terdampar sebanyak 8 ekor dan saat di lokasi berada secara terpisah, 6 ekor dan 2 ekor," kata Kepala Seksi KSDA Wilayah III Kisaran, Suyono, dalam keterangan persnya. Suyono menjelaskan pihaknya bersama stakeholder terkait, melakukan langkah untuk menggiring 8 ekor lumba-lumba tersebut, berenang ke tengah laut, untuk kembali ke habitatnya. "Terhadap lumba-lumba yang terdampar tersebut, dengan cara digiring menggunakan 3 boat menuju laut dalam," ungkap Suyono. Suyono mengatakan pihaknya masih melakukan identifikasi terhadap jenis lumba-lumba tersebut. Sehingga dilakukan penanganan menggiring 8 ekor lumba-lumba itu kembali ke tengah laut."Balai Besar KSDA Sumatera Utara menyatakan dukungan atas usaha yang telah dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, BPSPL dan Ditjen PSDKP, serta siap membantu dalam mensosialisasikan kepada masyarakat untuk ikut serta melestarikan dan menyelamatkan satwa lumba-lumba," ucapnya.

LensaDaily - Yayasan Pesona Tropis AlamIndonesia (PETAI) menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) untuk pelaksanaan program Result-Based Payment (RBP) REDD+ di Provinsi Kepulauan Riau. Kerja sama ini menjadi tonggak penting bagi upaya pengurangan emisi dan perlindungan ekosistem di Kepulauan Riau.Penandatanganan ini merupakan bagian dari penyaluran tahap kedua dana RBP REDD+ yang diberikan kepada 15 provinsi baru penerima manfaat, dengan total nilai pendanaan nasional mencapai Rp261 miliar.Program ini akan dijalankan PETAI selama 1 tahun penuh dengan fokus pada 4 komponen utama, yaitu Perlindungan Hutan melalui Patroli, Rehabilitasi Mangrove, Penguatan Kelompok Tani Hutan, dan Pengembangan Program Kampung Iklim (ProKlim).“Program ini akan membantu memperkuat peran KPH sebagai ujung tombak pengelolaan hutan, meningkat kanpatroli lapangan, memulihkan ekosistem mangrove, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam aksi iklim. Semua kegiatan dirancang bersama Dinas LHK agar selaras dengan target penurunan emisi nasional dan peningkatan ketahanan wilayah pesisir,” ungkap Direktur Eksekutif PETAI, Masrizal Saraan, Jumat 8 Agustus 2025.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Kepulauan Riau, Hendri, menyambut baik langkah ini. Pihaknya mengapresiasi BPDLH dan PETAI yang memberikan perhatian penuh kepada Kepulauan Riau. “Program ini sangat relevan dengan kebutuhan daerah, khususnya dalam menjaga ekosistem pesisir dan mendorong kolaborasi lintas pihak. Pemerintah provinsi siap mendukung agar manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegasnya.Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menegaskan, pihaknya akan terus memantau pelaksanaan program agar berdampak nyata.“Kami ingin memastikan setiap rupiah dana ini memberikan hasil yang terukur dalam perlindungan lingkungan, pengurangan emisi, dan penguatan kapasitas daerah,” sebutnya.Melalui dukungan pendanaan dari RBP REDD+, Kepulauan Riau diharapkan dapat mengimplementasikan program berbasis hasil (result-based) yang efektif, transparan, dan berkelanjutan, serta menjadi model pembelajaran bagi provinsi lainnya di Indonesia.

LensaDaily - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) menargetkan seluruh kabupaten/kota melakukan  pengalihan sistem pengelolaan sampah terbuka (open dumping) menjadi sistem tertutup (Sanitary Landfill). Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut pun menargetkan tahun 2026 sudah tidak ada lagi pengelolaan sampah terbuka. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong dengan Kepala Dinas LHK Sumut Heri W Marpaung dan jajarannya, di Ruang Rapat Dinas LHK Sumut, Jalan SM Raja Medan, Rabu 6 Agustus 2025.“Ini menjadi prioritas yang bukan hanya (tingkat) provinsi, tetapi juga menjadi kajian lingkungan hidup strategis yang ada di seluruh kabupaten/kota. Ini fokus kita, dan targetnya di 2026 tidak ada lagi kabupaten/kota yang menggunakan sistem TPS terbuka. Nanti semua harus sudah pakai Sanitary Landfill. Mudah-mudahan terwujud dengan visi misi Bapak Gubernur, yang selaras program Nasional, Bapak Presiden RI, Prabowo Subianto,” kata Kepala DLHK Sumut Heri W Marpaung.Sebagaimana disebutkan, bahwa sistem Sanitary Landfill merupakan metode pengelolaan sampah dengan cara ditimbun di lahan khusus, kemudian dipadatkan dan ditutup dengan tanah secara berkala.Selain itu, Hari juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat, pihaknya akan segera mempersiapkan langkah guna mengisi kekosongan di beberapa Unit Pelaksana Terknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH), agar tugas menjaga kawasan hutan bisa terlaksana maksimal.Sebelumnya, Sekdaprov Sumut Togap Simangunsong menyampaikan, agar seluruh perangkat di dinas ini fokus kepada program pembangunan Gubernur Sumut, Bobby Nasution dan Wakil Gubernur Sumut,Surya. Terutama yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan, dimana Sumut punya kawasan hutan yang cukup luas."Saya minta kita semua untuk tetap kompak dan fokus kepada program kerja yang telah menjadi keputusan," ujar Togap.Menurutnya, pegawai di Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sumut telah diberikan penghasilan yang memadai dan cukup, sebagai motivasi guna memaksimalkan kinerja. Sehingga keberadaannya di setiap posisi, harus memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan dengan visi misi Kolaborasi Sumut Berkah, Menuju Sumatera Utara yang Maju, Unggul dan Berkelanjutan.*

LensaDaily - Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution merespons fenomena alam air keruh di perairan Danau Toba di Samosir. Menurutnya, Pemprov Sumut telah mengambil sampel air untuk diteliti di laboratorium dan masih menunggu hasilnya untuk mengetahui penyebab air Danau Toba tersebut keruh."Kita lagi menunggu hasil lab-nya, hasil penelitian," kata Bobby Nasution disela-sela meninjau Stadion Utama Sumatera Utara (SUSU), Komplek Sport Center, Desa Sena, Kabupaten Deliserdang, Minggu (27/7/2025).Bobby Nasution menambahkan, sejauh ini Pemprov Sumut telah meminta pandangan dan berdiskusi dengan beberapa ahli tentang kondisi air Danau Toba tersebut."Kemungkinan, salah satu kemungkinan ya, tapi sambil menunggu hasil lab tadi. Kemungkinan karena menurunnya muka air Danau Toba, salah satunya itu," sebutnya.Disinggung apakah kondisi itu berpengaruh dengan Revalidasi Geopark Kaldera Danau Toba, Bobby mengatakan sudah disampaikan kalau kondisi air keruh tersebut pengaruh alam. "Kita sudah sampaikan kalau ini pengaruh alam, pengaruh cuaca, tentunya ini nggak ada yang bisa disalahkan," ujarnya.Sementara itu, persoalan Karhutla yang terjadi di kawasan Danau Toba, kata Bobby, Pemprov Sumut telah mengantisipasi penyebabnya yakni kekeringan dan kebakaran. "Kita akan melakukan rekayasa cuaca di kawasan Danau Toba. Seperti hari ini, ada  beberapa titik api sudah ada kurang jauh, ada 4 sampai 5 kabupaten juga yang mengusulkan hal yang sama. Kami dari provinsi juga sudah mengusulkan ke BMKG. Mudah-mudahan, insya Allah, kalau nggak salah saya, minggu-minggu depan akan dilakukan rekayasa cuaca, akan ditaburkan, garam ke awan,  sehingga intensitas hujan nanti di sana bisa sedikit lebih tinggi untuk mengantisipasi hal-hal kekeringan dan kebakaran," kata Bobby Nasution.(Deliserdang)