LensaDaily - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut menyerukan beberapa hal kepada pemerintah kabupaten dan kota di Sumut untuk mengendalikan inflasi dan mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD) di Sumatera Utara (Sumut).“Pertama, Pemerintah Kabupaten dan Kota agar fokus pada komoditas utama penyumbang inflasi. Seluruh pihak harus berkomitmen memperkuat ketersediaan dan stabilitas harga lapangan strategis, terutama beras, cabai merah, dan bawang merah melalui percepatan penyaluran SPHP, intensifikasi gerakan pangan murah, serta perluas toko pantau inflasi,” kata Wakil Gubernur (Wagub) Sumut Surya saat pimpin rapat High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Jumat 29 Agustus 2025.Kedua, katanya, perlunya penguatan kolaborasi dan ekosistem hulu hilir. Pemerintah daerah, BI, Bulog, BUMD, serta instansi vertikal terkait sepakat memperkuat kerja sama antar-daerah (KAD), hilirisasi hasil panen, dan optimalisasi peran BUMD pangan sebagai offtaker terutama guna menekan gejolak harga.Poin ketiga, Wagub Sumut meminta agar ada penguatan dan integrasi data pangan melalui penggunaan teknologi informasi. Disepakati pilot project penerapan sistem monitoring harga dan stok pangan di Provinsi Sumut, Kota Medan, Tebingtinggi, Kabupaten Deliserdang, Karo dan Langkat, sebagai sistem dini harga dan stok pangan.Untuk akselerasi ETPD, Surya meminta pemerintah kabupaten/kota untuk mengoptimalisasi penerimaan daerah secara non tunai. Seluruh Pemda berkomitmen memperluas kanal pembayaran non tunai, khususnya pada kanal digital (QRIS, E-Commerce, Mobile Banking) untuk pajak dan retribusi daerah, sehingga PAD dapat meningkat dengan lebih transparan dan akuntabel.“Selanjutnya, penguatan infrastruktur regulasi digitalisasi. Pemerintah daerah bersama Bank Sumut sepakat memastikan ketersediaan infrastruktur kanal non tunai sekaligus mempercepat penyusunan dan implementasi regulasi daerah (Perkada) guna mendukung penggunaan kartu kredit Indonesia,” ujar Surya.Selain itu, Surya juga meminta literasi dan realisasi elektronifikasi ditingkatkan. Seluruh anggota TP2DD berkomitmen untuk memperluas pelaksanaan sosialisasi dan capacity building untuk meningkatkan pemahaman OPD, wajib pajak, dan pelaku usaha terhadap manfaat digitalisasi. Serta mendorong peningkatan realisasi transaksi non tunai daerah.Sementara itu ada beberapa upaya yang telah dilakukan Pemprov Sumut berkolaborasi dengan berbagai pihak di Sumut dalam pengendalian inflasi sepanjang 2025. Mulai dari penanaman jagung, panen raya serentak, operasi pasar sebanyak 35 kali, dan melakukan gerakan pasar dan pangan murah se-Sumut selama tahun 2025.Pada kesempatan tersebut Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Iman Gunadi menyampaikan, beberapa tantangan dalam pengendalian inflasi di Sumut. Tekanan inflasi di Sumut sebagian besar bersumber dari kenaikan Harga kelompok makanan. Oleh sebab itu ada beberapa fokus utama yang perlu menjadi perhatian terkait hal tersebut.Pertama, katanya, mengenai kondisi neraca pangan yang sangat dipengaruhi oleh perdagangan antar daerah. Kedua pasokan dan harga beras belum stabil. Ketiga mengenai ekosistem hulu-hilir komoditi pangan belum terbentuk.“Pembentukan ekosistem hulu-hilir komoditas pangan perlu didorong di Sumut,” kata Iman Gunadi.Turut hadir pada kesempatan tersebut Wakil Walikota Tebing Chairil Mukmin Tambunan, Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, Wakil Bupati Karo Komando Tarigan, Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Tambunan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumut Rudy Hutabarat

LensaDaily - Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana meminta klarifikasi terkait data pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 sebesar 5,12 persen yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Bonnie, banyak pengamat ekonomi yang mempertanyakan dan memperdebatkan soal data dan metode penghitungan pertumbuhan ekonomi yang dirilis BPS.“Ada kritik dari para ekonom untuk meminta BPS menjelaskan lebih gamblang cara menghitung pertumbuhan ekonomi secara transparan bagaimana?” kata Bonnie dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi X DPR RI dengan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa malam 26 Agustus 2025.Sementara itu, Anggota Komisi X DPR Juliyatmono juga meminta penjelasan BPS. Ia tak habis pikir pertumbuhan ekonomi kuartal II terkerek naik di tengah kondisi perekonomian yang sedang sulit. “Karena kenyataannya orang merasakan agak susah, tapi bertumbuh seperti ini,” ujarnya.DPR, kata Juliyatmono, perlu penjelasan dari BPS karena para legislator butuh menjelaskan kepada publik metodologi singkat penghitungan pertumbuhan. “Di mana posisi pertumbuhan itu yang paling sentral, misalnya,” ujar Politisi Fraksi Golkar ini.Pertanyaan juga muncul dari Anggota Komisi X DPR La Tinro La Tunrung. Menurut dia, publikasi BPS soal pertumbuhan ekonomi menimbulkan keraguan karena sejumlah lembaga ekonomi memprediksi ekonomi RI triwulan kedua tak bakal mencapai 5 persen.Setiap survei yang dilakukan, kata dia, pasti ada margin error. wajar terjadi perbedaan karena ada margin error. “Tetapi kalau melihat angka-angka pertumbuhan ekonomi yang dilakukan oleh BPS, dibandingkan dengan yang lain, kita menambahkan plus minus, margin error itu tidak bisa sama,” ucap Politisi Fraksi Gerindra ini.Menurut dia, proyeksi sejumlah lembaga tak ada yang hasilnya hampir sama dengan perhitungan BPS. “Nah sekarang pertanyaannya, siapa yang salah? Jangan sampai, karena ada keinginan-keinginan yang lain, sehingga terjadilah kesalahan dan fatalnya,” ucapnya.Sebelumnya, Center of Economic and Law Studies (Celios) meminta Badan Statistik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengaudit data pertumbuhan ekonomi triwulan II 2025 yang dilaporkan Badan Pusat Statistik (BPS). Celios menilai ada indikasi perbedaan antara pertumbuhan ekonomi 5,12 persen dengan kondisi riil perekonomian.Permintaan disampaikan Celios lewat surat permohonan penyelidikan kepada lembaga statistik PBB yakni United Nations Statistics Division (UNSD) dan United Nations Statistical Commission. Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan tujuan mereka adalah untuk menjaga kredibilitas data BPS. Karena data tersebut selama ini digunakan untuk berbagai penelitian oleh lembaga akademik, analis perbankan, dunia usaha termasuk UMKM dan masyarakat secara umum.“Surat yang dikirimkan ke PBB memuat permintaan untuk meninjau ulang data pertumbuhan ekonomi pada triwulan II 2025 yang sebesar 5,12 persen year on year,” ucap Bhima lewat keterangan resmi Jumat, 8 Agustus 2025.Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti pada Selasa, 19 Agustus 2025 mengatakan tak mengubah metode penghitungan pertumbuhan ekonomi. Ia hanya menyatakan data yang digunakan lebih lengkap. “Sehingga kualitas penghitungan makin baik dan akurat,” katanya.

LensaDaily - Sebanyak 150 pedagang mengikuti Pelatihan Penguatan Penjualan Daring UMKM Pasar Rakyat di Gedung Serbaguna PKK Kota Medan, Jalan Rotan Proyek, Medan Petisah, Selasa 26 Agustus 2025. Pelatihan ini untuk mendorong penjualan pedagang di tengah sepinya pengunjung, minimnya pembelian, dan menurunnya angka penjualan.Keluhan ini didengar dan dirasakan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas yang langsung mendorong  Pemko Medan melalui Perusahaan Umum Daerah (PUD) Pasar Kota Medan bersama PT Gojek menggelar pelatihan ini. Para pedagang yang mengikuti pelatihan ini berasal dari Pasar Petisah, Pringgan dan Pusat Pasar.Ada pun tujuan pelatihan ini digelar untuk membantu membuka akses pasar yang lebih luas bagi pedagang melalui penjualan online. Para pedagang dalam pelatihan itu juga diajarkan untuk meningkatkan kemampuan atau skill mereka. Dengan demikian meski berjualan di pasar-pasar tradisional, tapi mereka mampu bersaing berdagang secara daring/online.Dalam sambutannya, Rico Waas mengatakan, pelatihan yang dilakukan ini merupakan momentum wujud kepedulian pemerintah bersama stakeholder terhadap para pedagang pasar di Kota Medan. “Perlu kita pahami dan sadari bahwa saat ini sektor dagang, penjualannya sedang tidak baik-baik saja,” kata Rico Waas disambut suara teriakan pedagang seraya mengamini ucapannya tersebut.Melalui pelatihan ini, suami Ketua TP PKK Kota Medan Airin Rico Waas ini berharap, para pedagang pasar dapat membuka diri tentang pola dan kebiasaan masyarakat yang mulai berubah dalam sistem pembelian, tidak hanya secara offline, tapi juga online. “Ayo, untuk para pedagang, coba hadirkan sedikit perubahan dalam sistem dan mekanisme berdagangnya. Kami ingin pedagang punya keuntungan lebih, juga dapat meningkatkan skill-nya. Sejalan dengan itu kami tentunya terus berupaya memperbaiki pasar-pasar kita sehingga masyarakat mau terus hadir ke pasar,” harapnya.

LensaDaily - Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas menegaskan Pemko Medan terus berkomitmen mendorong pelaku UMKM untuk memiliki sertifikat halal. Bukan hanya menyangkut masalah keagamaan saja, tapi sertifikat halal juga memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang mengkonsumsinya. Hal ini disampaikan Wali Kota Medan saat memberikan sertifikat halal bagi para pelaku usaha, yang selama ini berkegiatan di Car Free Day Lapangan Merdeka Medan, Minggu 24 Agustus 2025. Tercatat, ada sekitar 120 pelaku usaha yang mendapatkan sertifikat halal tersebut, setelah Lembaga Pendamping Proses Produk Halal Mathla'ul Anwar melakukan pendampingan. “Pemko Medan terus mendorong pelaku UMKM untuk memiliki sertifikat halal. Hal ini sebagai upaya kita untuk meningkatkan kualitas UMKM agar naik kelas,“ kata Rico Waas didampingi sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah terkait. Atas dasar itulah, Rico Waas sangat mengapresiasi digelarnya pembagian sertifikat halal. Selain menambah value UMKM, jelasnya, sertifikat halal juga sebagai upaya mewujudkan Kota Medan sebagai salah satu sentra UMKM terbesar di Indonesia. “Pemko Medan terus mendorong dan mendukung program-program yang mempermudah pelaku usaha dalam mendapatkan sertifikat halal, termasuk pendampingan dan pelatihan bagi pelaku UMKM,“ ungkapnya. Dalam kesempatan itu, Rico Waas membuka sesi tanya jawab. Ia meminta salah seorang pengunjung untuk maju ke depan. Saat itu seorang pengunjung bernama Mei langsung maju.Kepada Rico Waas, ia mengaku sebagai wisatawan asal Yogyakarta dan baru pertama kali datang ke Medan. Saat ditanya kesannya tentang Car Free Day, Mei mengaku pengunjung sangat ramai dan banyak stand UMKM/jajanan layaknya di kota asalnya.“Jika disuruh memilih, mana lebih nyaman membeli produk yang ada sertifikat halalnya atau tidak?“ tanya Rico Waas kepada Mei.Sontak Mei menjawab, lebih nyaman membeli produk yang ada sertifikat halalnya lah pak. Atas jawabannya itu, Rico Waas memberinya voucher senilai Rp. 500.000 untuk berbelanja produk UMKM di ajang Car Free Day yang telah memiliki sertifikat halal.

LensaDaily - Kebijakan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas tidak menaikkan pajak di Kota Medan, diyakini akan menjadi stimulan bagi dunia usaha dan berkontribusi menjaga daya beli masyarakat. Apalagi kinerja pertumbuhan ekonomi di Kota Medan tahun 2024 diatas rata-rata Sumatera Utara.Hal ini dikatakan Pengamat Ekonomi Sumut, Gunawan Benjamin yang mengungkapkan kinerja pertumbuhan ekonomi di Kota Medan tahun 2024 atas dasar harga konstan alami pertumbuhan sebesar 5.07%, sedikit diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara 5.03%."Dan kebijakan Pemerintah Kota Medan yang tidak mengenakan (atau menaikkan) tarif pajak seperti halnya wilayah lainnya. Tentu ini bisa jadi stimulan bagi dunia usaha ataupun menjaga level belanja masyarakat di level tertentu," ucap Gunawan saat wartawan, Rabu 20 Agustus 2025.Namun begitu, Gunawan mengingatkan Pemko Medan, untuk terus berinovasi dalam peningkatan pajak di Kota Medan. Sehingga menutup kebocoran pajak tersebut."Akan tetapi tanpa ada kebijakan kenaikan pajak yang dilakukan pemerintah, ataupun tanpa ada inovasi, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Maka Kota Medan berpeluang mengalami perlambatan kinerja ekonomi, seperti halnya yang dialami Sumut di kuartal kedua tahun ini hanya tumbuh 4.69% yoy," jelas Gunawan. Gunawan mengatakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat, tentunya akan membuat Sumut dan Kota Medan, juga harus melakukan hal yang sama, dengan potensi penurunan dana transfer ke daerah."Jika Kota Medan tidak mengambil langkah menaikkan pajak daerah untuk menggenjot pendapatan. Langkah tersebut, tentunya akan menjadi kabar baik bagi masyarakat maupun dunia usaha di wilayah ini. Namun masyarakat juga harus bisa menerima jika ekspansi kebijakan dalam memperbaiki kualitas pelayanan umum masyarakat terkesan berjalan di tempat," kata Gunawan. Tapi, ia menjelaskan bahwa skala prioritas kebijakan seperti apa yang harus dilakukan kota medan. Gunawan menilai adalah skala kebijakan yang utama untuk menjaga daya beli masyarakat kota Medan. "Menempuh cara dengan tidak menaikkan pajak memang berkontribusi dalam menjaga daya beli. Namun untuk memperbaiki sejumlah kebutuhan lain seperti infrastruktur dasar, membutuhkan alternatif pembiayaan," ungkap Gunawan.Gunawan menjelaskan jalan yang bisa diambil salah satunya dengan memperlebar defisit dengan cara menarik pinjaman ke Bank Daerah (Bank Sumut). Atau dengan menarik dana corporate social responsibility (CSR) di setiap wilayah, yang diperuntukan untuk hal yang produktif seperti pengembangan UMKM (usaha mikro kecil dan menengah). UMKM punya peran strategis dalam menjaga daya beli masyarakat."Jangan di pandang sebelah mata, karena UMKM dominan kontribusinya dalam menyerap tenaga kerja, dan dominan dalam berkontribusi terhadap pembentukan PDB (produk domestik bruto). Kota Medan punya basis pelaku UMKM yang banyak. Yang paling penting menurut saya Pemko dan Walikota Medan bisa mengoptimalkan dana yang ada ditengah efisiensi," ucap Gunawan. Gunawan kembali menilai dana skecil apapun yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan UMKM, dan tanpa harus menarik alokasi anggaran dari APBD. Bisa maksimal impactnya ke pelaku UMKM, terlebih jika Pemko medan mampu bersinergi dengan stakeholder yang ada. "Ada banyak perusahaan yang memiliki tanggung jawab gelontorkan CSR, ada juga Bank yang sudah melakukan pembinaan dan fokus ke pengembangan UMKM termasuk digitalisasinya, ada lembaga yang serius melakukan sertifikasi halal, jadi tingga bersinergi dan dikoordinasikan saja," ujar Gunawan.